Pengertian dan Definisi Korupsi


Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin : Corruptio dari kata kerja Corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya yakni menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur melawan hukum ; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya :
Memberi dan menerima hadiah atau janji (penyuapan),
Penggelapan dalam jabatan,
Pemerasan dalam jabatan,
Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara),
Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat. Titik ujung korupsi adalah “Kleptokrasi” yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, di mana-mana berpura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi :
Konsentrasi kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik,
Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah,
Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal,
Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar,
Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”,
Lemahnya ketertiban hukum,
Lemahnya profesi hukum,
Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa,
Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (Good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di Pemilihan Umum dan di Badan Legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan ; korupsi di pengadilan menghentikan ketertiban umum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena mengabaikan prosedur
, penyedotan sumber daya, dan pejabat yang diangkat atau dinaikkan jabatannya bukan karena prestasi dan kepandaiannya tetapi karena adanya unsur kekeluargaan. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup atau aturan-aturan lain. Korupsi mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan dan penipuan.

Artikel ini buat Pejabat-Pejabat di Pemerintah Kota Bau-Bau dan Pejabat-Pejabat di Kabupaten Buton yang punya hobby korupsi (yang merasa pernah korupsi, jangan marah ya!!)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: